BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk mengawal percepatan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Rajabasa guna memperkuat ketahanan energi daerah.
Gubernur memyampaikan hal itu saat menerima audiensi PT Supreme Energy Rajabasa (SERB) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero) di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur, Rabu 7 Oktober 2026.
Pertemuan membahas perkembangan proyek PLTP Rajabasa, mulai dari penyelesaian perizinan, amandemen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL/PPA), hingga persiapan pekerjaan fisik di lapangan.
PLTP Rajabasa menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan listrik Lampung yang diproyeksikan meningkat seiring pengembangan kawasan industri baru di Natar dan Bakauheni. Kawasan tersebut diarahkan untuk hilirisasi komoditas unggulan, seperti tebu dan tapioka.
Menurut Gubernur, energi yang andal menjadi kunci untuk mendorong industri dan investasi. Karena itu, pengembangan energi baru terbarukan seperti panas bumi harus menjadi bagian dari transformasi ekonomi Lampung.
Sejumlah tahapan proyek telah disiapkan. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) terbit pada 25 September 2026. Selanjutnya, Kementerian ESDM, PLN, dan PT SERB menargetkan amandemen PJBL/PPA rampung paling lambat akhir Desember 2026.
Setelah itu, pekerjaan fisik mulai awal 2027, antara lain pembukaan akses dan persiapan lokasi pengeboran. Pemprov Lampung akan mengawal proses tersebut agar kendala di lapangan dapat ditangani melalui koordinasi lintas pihak.
Gubernur juga menekankan aspek sosial di sekitar wilayah proyek. Ia meminta persoalan masyarakat diselesaikan melalui komunikasi dan pendekatan yang tepat agar pengembangan berjalan kondusif.
Di sisi lain, PLTP Rajabasa diharapkan memberi manfaat ekonomi langsung. Pada tahap konstruksi, proyek diproyeksikan menyerap 1.000–2.000 tenaga kerja. PT SERB berkomitmen memprioritaskan hingga 80 persen tenaga kerja dan kontraktor lokal disertai pelatihan peningkatan kapasitas.
Dengan pengawalan pemerintah daerah dan koordinasi bersama Kementerian ESDM, PLN, dan PT SERB, pengembangan PLTP Rajabasa diharapkan berjalan sesuai tahapan dan memberi manfaat melalui penguatan pasokan energi, peningkatan aktivitas ekonomi, serta terbukanya lapangan kerja. (*)
